PAPUAPost.com

[SPMNews] Aspirasi Papua Merdeka jelas tidak akan pernah dimatikan, sampai titik darah penghabisan. Demikian pula, NKRI tidak akan pernah mundur selangkahpun dari cengkeramannya di Tanah Papua. Di antara keduanya itu, ada masyarakat internasional yang beradab dan demokratis, yang menjadi penonton kedua posisi. Masyarakat internasioal menyadari, karena mereka sendiri terlibat langsung dalam proses referendum (yang kita kenal dengan nama Pepera itu), dan mengenal betul bahwa prosesnya tidak demokratis, tetapi dilegalkan atas nama dan demi kepentingan Perang Dingin dan kekayaan alam yang melimpah di Tana Papua.

Dunia tahu persis mengapa bangsa Papua mau merdeka. Mereka secara prinsipil mendukung, karena semua deklarasi dan piagam internasional menyangkut kemanusiaan dan hak asasi manusia menyebutkan secara tegas dan jelas bahwa setiap bangsa di dunia ini berhak menentukan nasib dan status politik mereka sendiri. Akan tetapi dalam kasus Papua, dunia berhadapan dengan keputusannya sendiri, yaitu Resolusi PBB yang mencatat pelaksaan Pepera 1969 dimaksud, yang secara serta-merta dianggap sebagai produk hukum yang sah untuk menyatakan Indonesia menduduki Papua Barat. Kalau dunia harus meninjau kembali Pepera, maka mereka harus menggugat diri sendiri, menggugat institusi mereka yang tertinggi dan terhormat, PBB. Apakah PBB dan peradaban modern ini dapat berbesar hati untuk mengakui kesalahan HANYA oleh karena ada tuntutan dari Masyarakat zaman batu, miskin, terisolir dan kafir di Papua Barat?

WEST PAPUA & KOSOVO: letter from UK Government (Meg Munn MP)
By FREE WEST PAPUA CAMPAIGN (UK)

[WPNews Group] - Mar 31, 2008, 18:54
    

FREE WEST PAPUA(UK) note:

Pemerintah INggris memberikan fakta bahwa Kosovo menderita "operasi yang berkelanjutan..., termasuk kekerasan brutal oleh aparat keamanan Yugoslavia pada 1998-9" sebagai salah satu alasan mengapa Inggris mendukung kemerdekaan orang Kosovo dan menolak "kedaulatan wilayah" Serbia.

Kami terus menerus mengingatkan pemerintah Inggris, AS, Australia, Selandia Baru, Kanada, Belanda, Jerman dan lainnya perihal "kekerasan yang berkelanjutan..., termasuk kekerasan oleh aparat keamanan Indonesia di Papua Barat sejak 1963-2008."

By Radio Newzeland International
RNZI Posted at 03:31 on 28 March, 2008 UTC

[RNI via WPNews - Terjemahan SPMNews]

Kantor Kementerian Luar Neger Inggris mendesak pemerintah Indonesia dan keseluruhan kelompok Papua untuk terlibat dalam dialog damai.

Laporan HAM-nya untuk Tahun 2007 diluncurkan minggu ini, Kantor Kementerian LN katakan walaupun perdamaian dipertahankan di Acheh, konglik tingkat rendah masih ada di Papua.

JAYAPURA-Seratusan orang yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Tanah Papua (KMPTP) Senin (31/3) kemarin sekitar pukul 12.45 WIT melakukan aksi demo di halaman Kantor Gubernur Provinsi Papua. Sebelumnya ke kantor gubernur, massa sempat melakukan aksi demo di Abepura.

Mereka datang ke halaman kantor gubernur dengan membawa beberapa spanduk dan poster, yang antara lain menuntut digelarnya dialog internasional. Adapun poster yang mereka bawa antara lain bertuliskan: 'Gubernur, DPRP dan MRP segera menyurat SBY untuk adakan dialog internsional', 'Pemerintah telah gagalkan Otsus di Tanah Papua, segera adakan dialog internasional'. Termasuk beberapa spanduk dan poster lainnya yang bertuliskan: 'Cabut UU 21 Tahun 2001', Bubarkan MRP dan beberapa tulisan lainnya.

JAYAPURA-Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai Peraturan Pemerintah (PP) No 77 Tahun 2007 tentang lambang daerah, jajaran Koramil 1701-03 Abepura mengelar sosialisasi di Makoramil Abepura, Senin ( 31/3).

Sosialisasi yang dipimpin Danramil Abepura Kapten Inf. Ferry Tauran itu, dihadiri sejumlah tokoh adat, agama, masyarakat, perempuan, pemuda dan kalangan pelajar SMP dan SMA.

Proyek Satelit Antara Untung dan Rugi .  

Untuk kesekian kalinya Masyarakat Adat bertemu dan berdialok dengan Komnas Ham Jakarta di Kantor Dewan Adat Biak pada tanggal 7 Maret 2008 pada Jam 10:00 – 14:00 WIT setelah sebelumnya Dewan Adat Biak telah melakukan upaya dan langkah – langkah persuasive dan damai untuk bertemu dengan Pemda Biak Numfor untuk membicarakan secara bersama – sama duduk soal dan kesalahan bersama yang dibuat oleh Pemerintah Jakarta dan Pemda Kabupaten Biak Numfor soal rencana Pelaksanaan Proyek Mega Pro Peluncuran satelit di Kabupaten Biak Numfor .

AKI-( 18 Maret 2008 ) Rencana peluncuran satelit milik Rusia di Kabupaten Biak Numfor terus ditindaklanjuti. Komitment dan keputusan Dewan Adat Biak untuk menolak Proyek satelit diwilayah Adat Biak Numfor oleh Masyarakat Adat Byak akibat miskomunikasi dan ketidaktranparansi Pemda Kabupaten Biak Numfor dan Pemerintah Indonesia membuat tidak ada keharmonisan dan kerja sama yang baik antara Dewan Adat Biak, Pemda Kabupaten Biak Numfor, dan Pemerintah Rusia sendiri . nampaknya Pemerintah Rusia sangat serius dalam merespon Aspirasi masyarakat adat yang meminta trasparansi dalam proyek peluncuran satelit itu. Sebagai bukti, Rusia mengutus Duta Besarnya untuk Indonesia Alexander Ivanov bertemu langsung dengan masyarakat adat dan pemerintah daerah di Kabupaten Biak Numfor, Senin (17/3) kemarin.

Didalam melaksanakan  suatu pekerjaan meminta tolong merupakan hal biasa dalam kehidupan umat manusia ,Namun kehidupan  orang Papua meminta tolong harus di pikir secara baik-baik karena ada baik dan ada yang dapat membahaya.melalui minta tolong ini orang Papua banyak jadi korban salah satu contoh ada di bawah ini

Oleh Soehendarto

JAKARTA - Hari Sabtu 23 Februari 2008 adalah hari yang bersejarah bagi Nicholas Simeon Messet dan Franzalbert Joku. Pada hari itu, kedua tokoh Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang telah berjuang puluhan tahun di luar negeri untuk kemerdekaan Papua dan telah menjadi warga negara asing itu, telah kembali menjadi warga negara Indonesia. Akta kewarganegaraan Indonesia diserahkan oleh Alwi Hamu, utusan khusus Wakil Presiden Jusuf Kalla, dalam suatu acara syukuran di Sentani, Jayapura.

Pihak Kepolisian Polda Papua saat ini masih menahan sedikitnya 13 aktivis Front Nasional Mahasiswa dan Pelajar Papua (FNMPP) di 2 tempat berbeda yakni; 4 orang ditahan di Polresta Jayapura, Provinsi Papua dan 9 orang ditahan di Polsek Manokwari, Provinsi Papua Barat.

Oleh Soehendarto

JAKARTA - Hari Sabtu 23 Februari 2008 adalah hari yang bersejarah bagi Nicholas Simeon Messet dan Franzalbert Joku. Pada hari itu, kedua tokoh Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang telah berjuang puluhan tahun di luar negeri untuk kemerdekaan Papua dan telah menjadi warga negara asing itu, telah kembali menjadi warga negara Indonesia. Akta kewarganegaraan Indonesia diserahkan oleh Alwi Hamu, utusan khusus Wakil Presiden Jusuf Kalla, dalam suatu acara syukuran di Sentani, Jayapura

Pemerintah Pusat di bawah pimpinan Presiden Susilo
 Bambang Yu- dhoyono telah mengumumkan akan
 diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti
 Undang-Undang (Perppu) untuk mewadahi keberadaan
 Provinsi Papua Barat dalam Undang-Undang Nomor 21
 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi
 Papua (UU Otsus Papua). Dengan menerbitkan Perppu
 sebagai payung hukum maka status hukum yang menjadi
 persoalan selama ini dianggap tuntas dengan
 sendirinya

JAYAPURA- Puluhan demonstran kemarin mendatangi gedung DPRP. Kedatangan pendemo ini, diantaranya meminta referendum dan sejumlah tuntutan kepada DPRP untuk ditindaklanjuti. Massa yang menamakan diri Front Nasional Mahasiswa Pemuda Papua (FNMPP) yang dikoordinir Markus Yenu itu, tiba di Gedung DPRP sekitar pukul 11.50 WIT dengan menggunakan bus setelah sebelumnya berkumpul di kampus Uncen di Padang Bulan.

Mereka langsung menggelar spanduk dan berorasi dengan lantang menyampaikan orasinya secara bergantian.

[WCC-terjemahan SPMNews] "Orang Papua masih mengalami penyiksanaan, perlakukan tidak senonoh, penangkapan secara sembarangan dan ketidak-adilan dan peradilan oleh penguasa Indonesia" demikian kata  Programme executive untuk HAM dari World Council of Churches (WCC) atau Dewan Gereja Sedunia Christina Papazoglou pada 14 Maret 2008 dalam intervensi lisan di hadapan Dewan HAM PBB, yang kini sedang menyelenggarakan sesi ke tujuhnya di Geneva. Atas nama WCC Christina Papazoglou memintakan pengiriman 'fact-finding mission' untuk dikirim ke provinsip Indonesia bernama Papua, salah satu wilayah terkaya dalam hal kekayaan alamnya, untuk menambahkan kesadaran internasional terhadap kehidupan yang melarat dari penduduk pribumi di sana.

Pernyataan tentang situasi HAM di Provinsi Papua, Indonesia
 
WORLD COUNCIL OF CHURCHES SUBMISSION TO THE UN HUMAN RIGHTS COUNCIL
ORAL INTERVENTION ON ITEM 4, General Debate
THE HUMAN RIGHTS SITUATION IN THE PROVINCE OF PAPUA, INDONESIA

[JAKARTA] Juru Bicara Kepresidenan Dino Patti Djalal menyatakan sikap anggota Kongres Amerika Serikat (AS) terlalu stereotip dan arogan. Surat sejumlah anggota Kongres AS yang dikirim ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait masalah Papua dinilai hanya berasal dari sumber sepihak.

Saat dihubungi SP, Selasa (25/3), Dino mengatakan surat itu terkesan dipengaruhi oleh lobi Papua dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) asing yang anti-Indonesia. Mereka selalu memberikan gambaran yang tidak akurat soal Papua.

Dalam beberapa pekan lalu saya menulis sebagai catatan khusus buat Saudara HW, namun inti pesan yang ingin disampaikan sesungguhnya umum bagi pejuang pergerakan Papua. Tulisan ini sebagai kelanjutan dari tulisan itu, dan selebihnya menyikapi beberapa   aksi di kota Manukwari sebagai suatu cacatan kritis.

Tuntutan referendum oleh "segelintir" mahasiswa dikota sejarah pergerakan OPM , Manukwari, (pemberentotakan bersenjata paling pertama OPM dipimpin Rumkorem di kota ini), menunjukkan tidak terencana dan terkoordinasi secara menyeluruh, tapi lagi-lagi hanya parsial. Hal ini dibuktikan oleh tiadanya aksi sama oleh organ perjuangan mahasiswa semisal AMP, Front PEPERA, AMPTPI dll secara serentak. Bahkan aksi di Manukwari terkesan secara sendirian karena tidak diikuti sejumlah mahasiswa dikota study Papua sendiri misalnya UNCEN Jayapura, dan lain-lain di Papua.

Telah terbit sebuah buku, novel perjalanan hidup perjuangan Masyarakat Adat Koteka menuju Melanesia, mulai dari Asia sampai ke Vanuatu. Ditulis dalam bahasa Inggris.

Buku Seri XIII dari Surat-Surat Terbuka Anak Koteka ini terdiri dari tiga Edisi (XIIIa - XIIIc). Berikut terjemahan pengantar kepada Edisi XIIIa.

Pada awalnya saya bermaksud menulis hanya satu buku, akan tetapi setelah dua tahu menyusun konsepnya dan menulisnya kembali, saya bermaskud membaginya ke dalam tiga bagian. Bagian pertama, yaitu yang sedang Anda baca ini. Booklet ini merupakan pendahuluan kepada dua bagian yang akan menyusul; memperkenalkan sejumlah pandangan dan perspektiv sekaligus kesan yang telah saya miliki sebelum dan setelah mengunjungi Vanuatu.

Oleh: Victor F. Yeimo

Pengalam Lalu: Siapa yang salah

Sejarah seharusnya menjadi guru yang baik dalam melakukan perjuangan  pembebasan nasional Papua Barat. Pertama, Secara de facto 1 Desember 1961, rakyat Papua Barat berikrar mendirikan negara Papua Barat, nyatanya Jakarta dengan misi trikora mengklaim itu negara boneka, hasilnya pendudukan NKRI di bumi kasuari ini; kedua, PEPERA 69 paling tidak DMP difungsikan dan bisa jadi kemenangan rakyat Papua, ternyata 1025 jiwa berhasil diringkut untuk memenangkan PEPERA; ketiga, sebagai reaksinya, OPM bermula di Manokwari melakukan perlawanan, hasilnya rakyat Papua Barat korban militer sebelum dan sejak DOM di Papua Barat.

keempat, aksi perlawanan sporadis di masing-masing basis OPM, hasilnya diklam GPK dan untuk bisnis dan perluasan koter (komando teritorial) militer; kelima, proklamasi Thom Wanggai dengan Bintang 14, hasilnya membunuh sejarah kebenaran dan ketidak-penyatuan dalam gerakan perjuangan dan ini membingkan solidaritas di satu sisi, dan kemenangan RI; keenam, 1998 hingga 2000 bintang kejora berkibar dan lahirkan PDP, hasilnya Otsus dengan korban nyawa rakyat Papua (sekarang  sebagian orang PDP mengemis uang di